Pemerintah Provinsi Jabar Raih Penghargaan Tingkat Kinerja Pengawasan Terbaik tingkat Nasional

Mitrapolisi/KOTA SOLO — Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) menyabet penghargaan sebagai pemda dengan tingkat kinerja pengawasan terbaik secara nasional.
Piagam diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Hadi Prabowo kepada Inspektur Daerah Provinsi Jabar Ferry Sofwan Arif dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9/19).
Ferry, yang hadir di panggung menggantikan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan bahwa Kemendagri menobatkan penghargaan kepada Inspektorat Daerah Jabar karena tiga prestasi.
Pertama, terkait inovasi melalui aplikasi untuk memudahkan kinerja internal inspektorat dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Jabar sendiri telah membuat aplikasi e-daulat Jabar atau desk akuntabilitas secara elektronik.
Ferry menuturkan, aplikasi e-daulat ini digunakan untuk melakukan konsultasi akuntabilitas antara inspektorat dengan perangkat daerah.
“Jadi bukan hanya yang datang langsung ke kantor tapi juga bisa menggunakan aplikasi secara elektronik,” kata Ferry.
Aplikasi yang kedua terkait inovasi yaitu e-Tancap atau Tanggap Cepat. Aplikasi ini dibuat untuk percepatan tanggapan pengaduan masyarakat.
Menurut Ferry, aplikasi e-tancap telah disinergikan dengan aplikasi e-Lapor yang ditelah digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jadi berkaitan dengan inovasi, Jabar tentu gudangnya inovasi, kami secara internal di inspektorat menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan kinerja dan pelayanan,” tutur Ferry.
Prestasi yang kedua, yakni terkait tindak lanjut temuan. Ferry menjelaskan, temuan-temuan dari Inspektorat Jabar yang selama ini sudah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas.
“Nah tindak lanjut dari temuan ini sudah diselesaikan 100 persen oleh kami,” tegasnya.
Ketiga, lanjut Ferry, berkaitan dengan kewajiban Inspektorat Jabar yang mendapatkan tugas Monitoring Center for Prevention (MCP) atau monitoring pencegahan korupsi secara terintegrasi oleh Tim Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK.
“Ada delapan target area yang harus kami selesaikan dan dalam target kami di akhir tahun 2019 harus bisa dilaksanakan penyelesaiannya 75 persen, secara bertahap sedang kami garap,” ujar Ferry.
Ferry menambahkan, raihan penghargaan kinerja pengawasan terbaik secara nasional ini pun tak lantas membuat pihaknya berpuas diri. Inspektorat Jabar tetap akan memberikan inovasi, pelayanan, dan pengawasan terbaik sesuai kewenangannya.
“Harapan ke depan, kami tidak akan cepat berpuas diri kami akan terus meningkatkan terkait tiga hal tersebut,” ucap Ferry.
Sementara itu, Hadi Prabowo menuturkan bahwa Rakorwasdasnas merupakan kegiatan tahunan Kemendagri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemantapan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
“Tiga agenda besar dalam rakor ini yaitu koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahahan daerah, pemutakhiran data tindak lanjut hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi Stranas pencegahan korupsi,” ucap Hadi.
Mengusung tema ‘Aparatur Pengawasan Unggul Mencegah Korupsi’, Rakorwasdanas tahun ini dihadiri oleh 1.200 peserta dari seluruh pemda di Indonesia, mulai dari para Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, hingga Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah.
Selain Jawa Barat, empat pemdaprov lain yang juga meraih penghargaan kinerja pengawasan terbaik adalah Provinsi Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, dan Gorontalo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *