Mitrapolisi.co.id/
CIMAHI – Sekelompok massa melakukan unjuk rasa menuntut penghitungan suara dibubarkan dan pemilu ulang. Unjuk rasa pun berakhir ricuh, sehingga aparat keamanan mengerahkan anjing pelacak, water canon, dan gas air mata untuk membubarkan massa yang terus merangsek ke kantor KPU Provinsi Jawa Barat.
Ratusan aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri turun untuk menenangkan massa. Namun, ada dua orang pengunjuk rasa menjadi korban karena terkena tembakan peluru karet. Kedua orang ini terlihat membawa senjata tajam dan terus memprovokasi massa lainnya untuk berbuat anarkis.
Peristiwa tersebut menjadi bagian dari simulasi latihan gabungan antara prajurit Kodam III/Siliwangi dan anggota Polda Jawa Barat di Lapangan Brigif Kujang 15, Kota Cimahi, Jumat (8/3/19). Latihan ini digelar dalam rangka kesiapan Polri bersama TNI untuk pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif 2019.
Simulasi dilakukan secara menyeluruh. Simulasi standar operasional prosedur dalam melaksanakan penindaan kriminal, pengamanan VIP, simulasi masa tenang dan penertiban atribut kampanye dengan melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri juga dilakukan. Ditunjukkan pula simulasi pengamanan distribusi logistik pemilu, pengamanan TPS saat pemungutan dan penghitungan suara, hingga simulasi teror di area bisnis berupa perampokan dan penyanderaan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang turut hadir menyaksikan latihan gabungan tersebut menilai, bahwa simulasi yang dilakukan merupakan bentuk kolaborasi pengamanan yang dilakukan Polri bersama TNI. Hal ini sangat penting karena dengan adanya kolaborasi atau kebersamaan aparat negara akan menambah kepercayaan diri masyarakat.
“Karena dengan adanya kolaborasi alat negara, itu akan menambah kepercayaan diri masyarakat. Dan juga akan menambah ketenangan dan akan membawa negara ini semakin tidak bisa digoyahkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah,” kata Uu saat ditemui usai acara.
Lebih lanjut, Uu berharap kebersamaan TNI/Polri dan masyarakat bisa terjalin semakin kuat. Untuk itu, dia meminta agar latihan gabungan seperti itu juga melibatkan unsur pengamanan sipil yakni petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sering kali berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Kami butuh juga dilibatkan dalam latihan ini, kalau bisa aparat pemerintah, Satpol PP,” harap Uu.
“Oleh karena itu, ke depan kenapa tidak ada latihan-latihan bagi Satpol PP yang dilaksanakan berkolaborasi atau dididik oleh Polri,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabintelkam) Polri Komjen Pol. Unggung Cahyono yang turut menyaksikan simulasi menyebut, bahwa latihan gabungan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Polda. Menurut Unggung, ada potensi kerawanan Pemilu yang harus diantisipasi, sehingga TNI dan Polri siap bersinergi mengamankan jalannya pemilu tahun ini.
“Kita ada indeks kerawanan pemilu yang harus kita antisipasi secara bersama-sama. Jadi, TNI dan Polri siap mengamankan Pemilu 2019,” ujar Unggung saat ditemui usai acara.
Unggung menekankan bahwa pengamanan pemilu akan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, sehingga tetap menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia.
“(Pengamanan) unjuk rasa (aparat pengamanan) tidak boleh menggunakan senjata, kalau pun anarkis itu (senjata) pun hanya untuk melumpuhkan dia (pengunjuk rasa). Kita menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Agung Budi Maryoto menuturkan, bahwa pelaksanaan latihan gabungan melibatkan sekitar 4.300 personel TNI/Polri. Hal ini sebagai upaya kesiapan Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat dalam mengamankan Pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.
“Kita siap menerjunkan anggota-anggota kita di Polda, di-back up penuh dari kekuatan Kodam III/Siliwangi untuk melaksanakan pengamanan Pemilu ini,” ujar Agung.
Agung menilai hingga saat ini di daerah hukum Polda Jawa Barat tidak ada potensi konflik Pemilu. Namun, Agung tetap meminta setiap Polres dan Dandim agar tetap siap jikalau ada potensi agar tidak berkembang.
“Seluruh Kapolres dan Dandim semuanya tidak boleh underestimate. Setiap ada potensi (konflik) itu harus dilakukan solusinya, supaya tidak berkembang. Alhamdulillah sampai dengan hari ini di seluruh jajaran Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat tidak ada potensi (konflik) tersebut,” tukasnya.
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono pun menilai, bahwa untuk mengamankan proses demokrasi Pilpres dan Pileg tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu ada sinergi dari semua komponen bangsa.
Tri pun bertekad TNI dan Polri melalui sinergi dengan masyarakat akan mengamankan pesta demokrasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Latihan gabungan ini sebagai bentuk kesiapan pasukan TNI dan anggota Polri untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.
“Polisi dan TNI akan mengamankan semua kegiatan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya dibantu masyarakat dengan sinergitas yang baik,” tandasnya.
