Mitrapolisi.co.id/KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar memimpin konferensi video terkait rencana vaksinasi, bersama organisasi profesi, tokoh agama, hingga masyarakat, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (12/1/2021).
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) sendiri rencananya memulai vaksinasi Tahap I Termin I pada pekan kedua Januari 2021. Kick off diawali dengan vaksinasi untuk Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (13/1), diikuti vaksinasi serentak SDM Kesehatan fasyankes dan kepala daerah serta tokoh publik esensial lain di 34 provinsi pada Kamis (14/1).
Di Jabar, vaksinasi perdana mulai 14 Januari 2021 dilakukan oleh tujuh daerah yakni Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Dari lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, orang pertama yang divaksin adalah Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Rencananya, vaksinasi dilakukan di RSHS Kota Bandung.
Dilanjutkan pemberian vaksin kepada Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri serta tokoh agama, politik, hingga komunitas dan sasaran utama yakni SDM Kesehatan.
Sementara Kang Emil –sapaan Gubernur Jabar Ridwan Kamil– hanya mendampingi dan tidak ikut divaksin karena sudah berstatus relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Indonesia.
Terkait hajat besar vaksinasi COVID-19 perdana di Tanah Air ini, Kang Emil berujar, vaksin merupakan berita baik yang membuka tahun 2021. Pasalnya, belajar dari sejarah pandemi-pandemi yang terjadi di dunia, vaksin merupakan satu dari dua solusi menghentikan pandemi. Solusi lain adalah lewat obat atau terapi.
“Hampir satu tahun kita berjuang mencari solusi. Dan berita baik di 2021, vaksin sudah hadir,” ucap Kang Emil.
“Tapi (kehadiran) vaksin (COVID-19) ini direspons dua cara. Mereka yang rasional, maka vaksin direspons positif. Tetapi mohon maaf, masih banyak di antara jemaah, umat, rakyat, yang merespons dengan ketakutan karena tiga hal, (yakni) tidak bertanya kepada ahlinya, terkena provokasi, dan terkena hoaks,” tambahnya.
Untuk itu, lewat konferensi video ini, Kang Emil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan informasi baik sekaligus mengedukasi terkait vaksinasi COVID-19 agar tidak ada lagi penolakan atau keraguan dari masyarakat.
Apalagi, fatwa MUI dan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM untuk vaksin Sinovac yang akan digunakan di Indonesia sudah keluar pada 11 Januari 2021.
“Kita titip kepada semua, ulama hingga pejabat, mari edukasi (warga) bahwa kalau bertanya (tentang vaksin) itu ke tiga pintu, (yaitu) ahli vaksin sesuai ilmunya, MUI terkait halalnya, dan BPOM tentang uji klinis. Dan fatwa MUI juga EUA BPOM sudah keluar,” tutur Kang Emil.
Kepada calon penerima vaksin yang menolak, Kang Emil menegaskan, mereka termasuk orang-orang yang membahayakan karena saat ini urgensi vaksinasi COVID-19 sangat tinggi di tengah masa pandemi.
“Situasi normal, mungkin itu hak, menolak masih boleh. Tapi karena darurat, situasi perang, emergency, maka menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara,” ujar Kang Emil.
“Maka bagi mereka yang sudah wajib divaksin dan menolak, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 84 dan UU Nomor 6 Tahun 2018, siapa yang menolak vaksinasi, ditahan satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta,” tambahnya.
Lewat pertemuan virtual ini, Kang Emil juga mengajak orang yang peduli maupun calon penerima vaksin untuk mengampanyekan simbol “V” di tangan merujuk kata “vaksin/vaksinasi”. Kepada para peserta konferensi video, ia pun berterima kasih atas dukungan terhadap program vaksinasi di Jabar.
“Terima kasih, semua pernyataan bapak dan ibu sangat berharga. Pesan saya, proaktif mengampanyekan (vaksinasi) kepada 5 orang saja, apalagi (kalau bisa) 50 ribu orang jemaahnya, apalagi kepada 50 juta warga Jabar,” kata Kang Emil.
“Teknis sudah tertangani dengan baik, untuk komunikasi ke masyarakat kami butuh bantuan. Titip ke kiai, ormas keagamaan lain, terus jangan berhenti melawan isu-isu yang melemahkan ikhtiar kita (melawan pandemi). Tetap semangat tebarkan aura optimisme,” tutupnya.
Mengikuti konferensi video dari Kota Tasikmalaya, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, ia sudah siap divaksin pada Kamis (14/1) mendatang.
“Saya orang pertama yang divaksin di Jawa Barat. Saya pun mengimbau masyarakat, sudah jangan ragukan lagi tentang vaksin. Ulama yang terlegalitas dengan MUI sudah menyatakan halal, Menteri Kesehatan menyatakan ini salah satu ikhtiar pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19,” ucap Kang Uu.
“Selain PHBS, 3M, dan 3T maka salah satu solusi adalah vaksinasi. Oleh karena itu, kalau masyarakat ingin hilang korona harus dengan kesadaran (untuk divaksin). Kalau tidak mau, akan terjadi lagi PSBB. Kalau PSBB terjadi, yang mudharat adalah masyarakat,” tambahnya.
*Dukungan Berbagai Pihak Lintas Profesi dan Agama Terus Menguat*
Selain arahan dan motivasi dari Kang Emil, berbagai pihak juga menyampaikan kesiapan dan dukungan bagi Provinsi Jabar untuk menyukseskan rencana vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan pemerintah pusat.
Ketua Komisi Fatwa MUI Jabar, KH. Badruzzaman mengatakan, selain berdoa kepada Allah SWT yang menciptakan penyakit, umat Muslim juga perlu berusaha lahiriah.
“Yaitu mengikuti apa yang disarankan pihak yang kompeten di bidang kesehatan. MUI Jabar juga akan menyosialisasikan tentang vaksinasi, mulai provinsi hingga desa. Semoga (program vaksinasi) ini diridhoi,” ujarnya.
Menurut KH. Abun Bunyamin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU), vaksin diperlukan demi kemaslahatan umat. “Kami yakin apa yang dilakukan, vaksinasi, dibutuhkan masyarakat untuk kemaslahatan,” ucapnya.
Sekretaris PW Muhammadiyah Jabar, Jamjam Erawan berujar, pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dalam melawan pandemi. Namun, ia mengingatkan bahwa vaksinasi saja tidak cukup untuk menghentikan pandemi COVID-19.
“Muhammadiyah Jabar mendukung (vaksinasi), sesuai arahan Muhammadiyah pusat beri dukungan kepada pemerintah untuk mencegah COVID-19. Pandemi tidak semata-mata selesai oleh vaksin. Meski sudah vaksinasi, diharapkan tetap ketat dalam penegakan 3M dan 3T,” tutur Jamjam.
Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Bandung, Romo FX Wahyu Tri Wibowo mengatakan, Gereja Katolik Keuskupan Bandung juga berterima kasih atas inisiatif dan kerja sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
“Kami di paroki-paroki berkampanye tentang protokol kesehatan dan memutus rantai penyebaran. Kami bersyukur diajak bersama bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Kita mulai (vaksinasi) bersama, ini akan menjadi gambaran, agar warga Jabar tidak takut menerima vaksin. Kami siap mendukung, arahan gubernur akan kami sosialisasikan kepada umat Katolik di Keuskupan Bandung,” ucap Romo Wahyu.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jabar, Dr. Eka Mulyana menegaskan, pihaknya termasuk para dokter di 27 kabupaten/kota se-Jabar yang berjumlah 25 ribu lebih pun siap mendukung pelaksanaan vaksinasi di Jabar mulai 14 Januari mendatang.
“Ada tiga poin penting: aman, daya lindung, dan halal. Ketiganya sudah terpenuhi baik dari MUI maupun BPOM. Kami didukung pengurus (IDI) pusat akan mendukung penuh menyukseskan vaksinasi. Terkait masih adanya respons negatif atau ketakutan, kami rilis webinar di 27 kabupaten/kota mengenai isu terkini terkait vaksinasi ini,” kata Dr. Eka yang juga relawan vaksinasi COVID-19.
Sementara itu, Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar, Marion Siagian menjelaskan skema pemberian vaksin yang rencananya akan digelar di RSHS Kota Bandung.
“Undangan disampaikan lewat SMS. Bapak/ibu juga dapat elektronik tiket. Pada hari-H, sampai ke fasyankes, tunjukan elektronik tiket ke Meja 1 ‘Pendaftaran’. Selesai verifikasi, sampai Meja 2 skrining, anamnesis, pemeriksaan fisik sederhana dan identifikasi kondisi penyakit penyerta. Kalau ada peserta yang ditunda, akan dijadwalkan pada vaksinasi berikutnya. Tidak dibatalkan, tapi ditunda,” ujar Marion.
“Lalu Masuk Meja 3, vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan yang aman. Terakhir di Meja 4 dilakukan observasi selama 30 menit, memonitor KIPI, penyuluhan 3M, dan pemberian kartu vaksinasi,” katanya.
Ia menambahkan, nomor, jenis, dan batch vaksin masing-masing orang yang divaksin akan dicatat. Bila ada reaksi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), bisa diketahui vaksin mana yang didapat.
Saat ini, terdapat 1.483 orang vaksinator atau tenaga penyuntikan di Jabar dan tengah dilatih sebanyak 9.503 orang.
“Semoga pelaksanaan (vaksinasi) berjalan baik. Makan atau sarapan lebih dulu, cukup istirahat, dan harus sehat,” pesan Marion.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Dewi Sartika, menjelaskan, vaksin untuk Tahap I Termin I sudah tiba di masing-masing kabupaten/kota penerima. Di Tahap I Termin I, sasaran vaksinasi sebanyak 74.760 SDM Kesehatan fasyankes.
Berikutnya, di Tahap I Termin II untuk vaksinasi pada Februari 2021, Jabar akan menerima alokasi vaksin Sinovac sebanyak 160 ribu dosis untuk 27 kabupaten/kota.
Konferensi video terkait vaksinasi ini turut diikuti antara lain Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri, Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Jabar I Ketut Wiguna, Sekretaris PGIW Jabar Paulus Wijono, perwakilan IBI Jabar, hingga PPNI Jabar. Seluruh pihak mendukung dan siap menyukseskan vaksinasi di Jabar maupun Indonesia.
