Mitrapolisi.co.id/ Bandung – Menuju kota lengkap pertahanan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung menggelar upaya-upaya persiapan. Di antaranya memastikan titik tanah, mulai dari luas sampai pemiliknya.
Untuk itu, BPN dan Pemkot Bandung menjadikan Kelurahan Babakan Ciamis dan Kelurahan Merdeka sebagai percontohan kelurahan lengkap. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengapresiasi persiapan tersebut.
“Tentunya saya mengapresiasi upaya Kantor Pertanahan. Ini bisa membuat pemetaan lengkap. Mulai dari bidang sampai kepemilikannya,” tutur Yana di sela-sela rapat Persiapan Deklarasi Kelurahan Lengkap Menuju Kota Lengkap, di Kantor BPN Kota Bandung, Selasa (8 Desember 2020).
Menurutnya, hal itu dapat memenuhi hak warga dengan benar dan adil. Tak hanya itu, wakil wali kota pun menyampaikan bahwa wilayah lengkap pertanahan, memberikan manfaat. Sehingga memiliki kemudahan dalam dokumentasi pertahanan.
“Harapan diberikan kemudahan surat keterkaitan tanah, dari aspek hukum dan sebagainya,” katanya.
Ia menegaskan, nantinya tidak ada yang duplikasi objek sehingga menimbulkan permasalahan. Oleh karenanya, dengan pemetaan ini, ia yakinkan harus teliti dan jelas.
“Jangan ada duplikasi objek yang salah. Harus ada kemudahan dan data yang lengkap untuk memberikan kepastian hukum sebagai pemilik yang sah,” jelasnya.
Namun ia berpesan, ketika agenda pengecekan berlangsung, harus sesuai data yang tercantum. Mulai dari bidang tanah, luas sampai pemiliknya.
“Akan ada sampel, misalnya ada 1.000 bidang, bidang X dicek pada peta, pemiliknya siapa luasnya sekian. Sehingga kita datang ke sana benar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kota Bandung, Andi Kadandio Aleppudin menyampaikan, sampel saat ini yakni kelurahan Babakan Ciamis dan Kelurahan Merdeka untuk percontohan lengkap. Nantinya akan ada 14 kelurahan lainnya.
“Kelurahan Babakan Camis dan Kelurahan Merdeka bagian dari kelurahan lengkap di Kota Bandung menunju deklarasi yang akan kita ajukan,” tuturnya.
Ia berharap, ketika dalam peta digital, wilayah tersebut sudah lengkap. Sehingga menjadi rapi dan diharapkan menjadi percontohan.
“Kita inginkan peta di digital dan di lapangan itu akurat. Untuk mendeklarasikan wilayah lengkap itu cukup panjang. Perlu persetujuan dari Direktorat jendral Pengukuran, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tahan serta Kepala Pusat Data dan Informasi,” jelasnya.
