Mitrapolisi/
PANGANDARAN — Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) didampingi Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari, meresmikan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di Dusun Bengkekan, Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Senin (22/01/2018).
Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan, Kotaku merupakan program yang sangat strategis. sebab kawasan yang bersih dan tertata, sangat menentukan derajat atau tingkat kesehatan masyarakat.
“Sementara derajat kesehatan masyarakat ini ditentukan sebagian besar oleh lingkungan. Percuma ada pendidikan gratis kalau masyarakatnya tidak sehat, masyarakatnya tidak produktif,” kata Wagub Deddy Mizwar.
Demiz inginkan, dengan Kotaku, pihaknya ingin mewujudkan Jawa Barat dengan 0% Kekumuhan. Program ini menerapkan gerakan 100-0-100.
Adapun 100% pertama, kota tanpa kumuh bisa mengakses air bersih; Angka 0, yaitu bagaimana mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen. Dan 100% kedua, kotaku mampu menciptakan sanitasi yang baik.
“Kita harapkan bisa mencipatakan masyarakat atau keluargaa yang sehat, sehingga kalau masyarakat sehat, akan tercipta generasi yang baik. Masyarakat bisa melakukam aktifitas apapun, sehingga lebih produktif,” kata Demiz.
Selanjutnya, Demiz menyebut, pemerintah tidak bisa sendiri mengatasi masalah kekumuhan ini.
Untuk itu, Ia mengajak semua pihak, dan berbagai lapisan masyarakat agar bekerjasama dalam mengatasi masalah kawasan kumuh.
“Oleh karena itulah, saya meminta semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu menghilangkan masalah kekumuhan di sekitar kita baik di kota maupun di desa,” ajak Wagub Deddy.
Terlebih di kawasan Pangandaran, Demiz menyebut program kotaku menjadi sangat strategis, dimana Pangandaran menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Barat.
“Ada tiga poin, yaitu Akses, atraksi, dan amenitas. Nah, kalau amenitas di lingkungan sekitar kumuh, bisa saja wisatawan yang datang tertanggu karena kumuh, wisatawan bisa kapok, jadi ini sangat penting 0% kekumuhan harus tercipta,” tegas Dia.
Untuk mendukung terwujudnya program, di tingkat desa telah terbentuk kelembagaan yang representatif dan mengakar, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Sejak tahun 2007-2017, di Pangandaran telah tebentuk delapan BKM di delapan desa dan satu business development center (BDC).
Saat ini relawan yang terlibat aktif terdiri dari anggota BKM UPK, Sekretariat UPS, UPL, KSM, PITP, Komite BDC, dan pengelola BDC sebanyak 176 orang, terdiri 110 pria, dan 66 perempuan.
Adapun luas wilayah sasaran program Kotaku di Kabupaten Pangandaran, yakni seluas 295,3 hektar yang tersebar di delapan desa, di Kecamatan Pangandaran, Pananjung, Babakan, Wonoharjo, Purbahayu, Sidomulyo, Sukahurip, dan Pager Gunung.
Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari mengungkapkan program kotaku merupakan suatu platform, atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya, sumber pendanaan.
“Kotaku membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengedepankan partisipasi masyarakat,” katanya.
Program Kotaku menjadi wadah kolaborasi yang mendukung penyelesaian kawasan kumuh seluas 38.431 hektar yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.
“Dengan penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan dasar di tingkat kota, serta pendampingan teknis untuk tercapainya sasaran,” imbuh Adang.
Kemudian dirinya menyebut, bantuan dana investasi (BDI) untuk Kotaku di Pangandaran, sejak 2012-2017 sebesar Rp4.340.000.000, yang diperuntukan untuk program peningkatan masyarakat berbasis komunitas (PPMK) sebesar Rp1.000.000.000, BDC Rp1.500.000.000, peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) Rp90.000.000, dan penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas Rp1.750.000.000 .
Sedangkan kegiatan infrastruktur melalui program penataan lingkungan yang telah terbangun di lokasi program kotaku yaitu, jalan lingkungan 565 meter, drainase 2.193 meter, TPS 1 unit, MCK 2 Unit, IPAL 1 unit, dan hydrant 7 unit.
“Desa Sukahurip salah satu desa yang mendapatkan program Kotaku yang mempunyai kawasan kumuh seluas 11,08 hektar,” katanya.
Kegiatan infrastruktur yang sudah terbangun yaitu sumur bor 1 unit, perpipaan 500 meter, MCK 1 unit, drainasi 528 meter, jalan rapat beton 352 meter.
“Mudah-mudahan infrastruktur yang dibangun lewat Kotaku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.
Ipal Komunal Sanimas
Masih dalam Kunjungan kerjanya di Pangandaran, Wagub Jabar Deddy Mizwar, meresmikan Program Sanimas Reguler 2017, di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
Pada kesempatan itu, Deddy meninjau Ipal (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal, yang dibangun di desa tersebut.
Melalui saluran tersebut, limbah dari rumah warga dialirkan langsung ke dalam Ipal Komunal. Ipal ini bisa memproses air limbah hingga menjadi bersih dengan tingkat pencemarannya bisa berada di bawah 30 miligram per liter, sehingga aman apalabila dialirkan ke sungai.
“Awalnya limbah rumah tangga dibuang begitu saja, septictank ada di sisi rumah-rumah warga. Tapi setelah adanya sanimas ini lingkungan di sini jadi bersih, jadi teratur,” kata Demiz.
Sanimas bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak 100%, sehingga targetnya pada 2019 tidak ada lagi masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Dalam kurun waktu 2011-2017, pembangunan Sanimas Reguler telah dilaksanakan di 145 lokasi yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Total anggaran mencapai Rp58 Miliar berasal dari APBN. Selain itu, ada pula Sanimas IDB (Islamic Development Bank) yang dimulai sejak 2014 dan sampai 2017 telah dilaksanakan pada 107 lokasi yang tersebar di empat kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan total anggaran mencapai Rp45,47 Miliar.
Untuk mendukung upaya percepatan cakupan layanan sanitasi layak di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2015-2017 juga telah menyelenggarakan program serupa bernama Sabermas atau Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat.
Selama 3 tahun Sabermas telah menyerap anggaran sebesar Rp661,7 Miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan telah dilaksanakan hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianugerahi AMPL Award untuk kategori Inisiatif Pendanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi.
Dengan demikian, total anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan sanitasi layak di seluruh Jawa Barat telah mencapai Rp765,175 Miliar (yang bersumber dari APBN, bantuan IDB, dan APBD Provinsi).
