*RAKORNAS KEPALA DAERAH*
KABUPATEN BOGOR — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Dalam rakornas bertema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo, diungkap bahwa permasalahan tengkes ( _stunting_ ) harus menjadi perhatian setiap pemerintah daerah. Ini demi menuju Indonesia Zero Stunting pada 2030.
Presiden Jokowi menuturkan, bahwa Indonesia segera mendapati bonus demografi. Jika Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia tidak pada kondisi yang baik, maka bukanlah keuntungan yang didapat dari bonus demografi, melainkan menjadi beban yang besar bagi negara.
“Sehingga _stunting_ harus jadi target penyelesaian bagi pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia,” kata Jokowi.
Presiden lebih lanjut berujar bahwa berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita _stunting_ sebesar 24,4 persen pada 2021. Artinya, hampir seperempat balita Indonesia mengalami _stunting_ pada tahun lalu.
Maka dirinya berharap, angka prevalensi balita _stunting_ pada 2022 dapat terus menurun, paling tidak menjadi 21 persen.
“Bukan hal yang mudah, tapi sekali lagi kalau kerja keras seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi COVOD-19. Saya yakin ini bisa diselesaikan,” kata Presiden Jokowi.
“Datanya ada, hati- hati untuk _stunting_ , 23 persen penyumbang _stunting_ itu adalah masalah bayi yang belum lahir,” tambah Presiden.
Dengan begitu _stunting_ perlu diantisipasi sejak bayi masih di dalam kandungan. Presiden mengingatkan, kepala daerah supaya bersama OPD maupun _stakeholders_ terkait lainnya menggencarkan terus soal pentingnya gizi bagi ibu hamil.
Selain bayi dalam kandungan, potensi _stunting_ juga rentan pada bayi usia 23 bulan sebanyak 37 persen, maka perlu dihindari pemberian makanan ultraproses seperti biskuit, bubur instan, dan lain sebagainya.
“Hati-hati, ini banyak dilakukan, tapi keliru. Beri yang namanya protein-protein hewani, yang tinggi zat besinya,” ujar Jokowi.
“Semua juga tahu, tapi saya mengulang saja, (misalnya) hati ayam, telur, teri nasi, ini kita harus mengerti. Kalau tidak bagaimana kita mau mengintervensi. Sekali lagi, makanan alami itu akan semakin baik,” sambungnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mendorong kepala daerah supaya terus mengingatkan kepada puskesmas, posyandu di daerahnya agar aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita, di antaranya mengingatkan mengenai anemia, hingga pentingnya ASI (Air Susu Ibu) eksklusif selama enam bulan.
Selain itu, Presiden mengingatkan pula yang tak kalah penting, yakni memonitor perkembangan ibu dan balita dengan bantuan teknologi.
“Karena setiap ibu harus diintervensi dengan cara berbeda. Platform teknologi informasi penting untuk memonitor mereka,” katanya.
*Sukses turunkan “stunting”*
Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga mengapresiasi Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat yang sudah memanfaatkan platform teknologi untuk memonitor _stunting_ .
“Aplikasinya seperti apa, yang lain tinggal tiru saja. (Prevalensi _stunting_ ) Sumedang 32 persen tiga tahun yang lalu, di tahun 2022 menjadi 7 persen,” sebut Presiden.
Platform digital itu bertajuk SIMPATI (Sistem Pencegahan Stunting). Platform tersebut menjadi katalisator dalam pencegahan _stunting_ di Kabupaten Sumedang pada sisi pengumpulan dan pelaporan data balita.
Aplikasi SIMPATI ini dapat digunakan oleh berbagai pihak mulai dari kader posyandu untuk melakukan pencatatan pemeriksaan berat badan dan tinggi anak, untuk pimpinan daerah, puskesmas, desa, dan dinas terkait lainnya untuk mendapatkan laporan menyangkut _stunting_.
Masyarakat umum/orang tua juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan pengecekan status gizi anak.
